ketua komisi nasional hak asasi manusia siti noor laila bersilaturahim dengan para korban perbudakan pada pabrik panci selama tangerang dan berasal daripada lampung, bersama kaum tokoh penduduk desa blambangan pagar di kabupaten lampung utara, minggu.
silaturahim itu diselenggarakan sn laila untuk memperoleh Informasi lebih lanjut daripada kaum korban atas nasib dan dialami sebelumnya, tergolong mendapatkan input dari tokoh warga setempat supaya cara seterusnya.
persoalan dugaan keberadaan praktik perbudakan selama pabrik panci di tangerang, banten, dan selama diantara para korbannya berasal daripada lampung itu, dan memperoleh perhatian serius kaum audien diskusi pusiban diadakan kerja sama harian publik lampung post, lampung mega televisi (lampung tv), juga saptalangit konsultan dan menghadirkan aktivis serikat buruh, kepala dinas tenaga kerja bandarlampung dhomiril hakim, hakim peradilan hubungan industrial bandarlampung, akademisi, pengusaha, serta praktisi media supaya disiarkan di sabtu-minggu.
para aktivis serikat buruh pada lampung mengecam keras masih adanya praktik perbudakan dalam negeri ini, terlebih kaum korbannya serta berasal daripada lampung.
Informasi Lainnya:
mereka mendesak pemerintah serta penegak hukum benar-benar serius menindak tegas pelaku perbudakan tersebut, supaya tak hingga terjadi dulu serta dialami para buruh yang lain di tanah air.
akademisi dari fakultas ekonomi universitas lampung (unila) asrian hendicaya mengingatkan supaya undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan segera direvisi juga disempurnakan lagi, mengingat baru adanya sejumlah kelemahan yang memungkinkan terjadi penyimpangan selama praktik ketenagakerjaan dan perburuhan selama negeri kita.
aktivis serikat buruh pada lampung y joko purwanto mengkritik kebijakan upah murah yang malahan didengungkan dan dipromosikan terhadap para investor juga pengusaha di indonesia, makanya praktik serupa perbudakan juga pemberian upah rendah selalu saja masih berlangsung dan dialami umumnya pekerja selama indonesia hingga ketika ini.
para buruh pada lampung mendesak pemerintah langsung menghapuskan praktik outsourcing atau alihdaya dan berdampak pada kaum pekerja dan memperbaiki fungsi pengawasan juga perlindungan tenaga kerja.
berkaitan melalui jumlah perbudakan selama pabrik panci di tangerang, komnas-ham menyebutkan sembilan korban berasal dari kabupaten lampung utara provinsi lampung.
kasus itu terungkap daripada pengaduan dua pemuda yang bernama andi gunawan (20) serta junaidi (22), papar ketua komnas-ham, sn laila.
menurut dia, andi serta junaidi dan berasal daripada lampung utara itu semula diajak berusaha ke tangerang oleh orang yang tak digemari sebelumnya.
ia menyebutkan, ketika tiba di tangerang, mereka diserahkan kepada pihak lain dan membawanya ke pabrik dan lalu diketahui dibuat pabrik pembuat panci.
di pabrik tersebut, tas mereka yang berisi baju, dompet juga telepon genggam diambil oleh bagian keamananan pabrik.
mereka disuruh bekerja mulai pukul 06.00 hingga 24.00 wib, dengan cuma diberi makan pagi serta siang saja, ujar dia.
selain tersebut, menurut laila, mereka dan mencari perlakuan buruk berupa penganiayaan dari centeng (keamanan) dalam pabrik itu.
laila menjelaskan, karena tak kuat melalui perlakuan tersebut, akhirnya selama april ini mereka berhasil melarikan diri serta pulang ke lampung utara.
kejadian yang mereka tidak berbahaya dilaporkan kepada kepala desa juga langsung melaporkannya ke polres lampung utara, papar laila.
ia mengatakan bahwa polda metro jaya juga polres tangerang melakukan penggerebekan juga penangkapan terhadap pemilik serta keamanan pabrik, sekaligus menyelamatkan 46 buruh pabrik ilegal yang berada dalam tangerang.
komnas-ham memberikan apresiasi atas aksi atau reaksi segeralah yang diselenggarakan oleh polda metro jaya makanya jumlah ini terungkap.
kasus ini terindikasi adanya pelanggaran ham atas terbebas daripada penganiayaan, hak atas kesejahteraan serta hak atas kebebasan pribadi, papar laila.
karena tersebut, menurut dia, komnas-ham harapkan bagian kepolisian bisa menyelidiki jumlah itu secara beres juga memprosesnya secara hukum.
namun laila juga mengeluhkan, persentasi itu menunjukkan masih lemah pengawasan pemerintah pada persoalan ketenagakerjaan baik dari tingkat terendah sampai pusat.