aliansi jurnalis independen (aji) padang mendesak perusahaan media menyerahkan upah layak kepada jurnslis dan sudah lulus uji kompetensi (ukj).
pernyataan itu diungkapkan ketua aji padang hendra makmur selama rangka memperingati hari buruh internasional (may day) 1 mei 2013.
tanpa perbaikan kesejahteraan, ukj tidak akan ada berarti memperbaiki kondisi berbagai masalah jurnalisme selama indonesia, katanya,
seiring mulai gencarnya pelaksanaan ukj belakangan ini, aji padang mencermati banyak cara berkembang selama mengupayakan peningkatan standar kompetensi serta kapasitas jurnalis di membuka profesinya.
Informasi Lainnya:
saat ini paling tidak 3.000 jurnalis telah lulus ukj di jenjang wartawan utama, madya juga muda yang dilaksanakan lima lembaga penguji kompetensi. angka itu hendak terus bertambah pada masa tidak jauh.
aji padang memandang, semangat peningkatan kapasitas jurnalis ini semestinya mengakibatkan perusahaan media meningkatkan kesejahteraan jurnalis. jika upaya itu tak ditindaklanjuti dengan peningkatan kesejahteraan wartawan, maka standar kompetensi wartawan tidak akan melaksanakan berbagai masalah profesionalisme selama dunia pers dan terjadi akhir-akhir ini.
untuk menetapkan upah baik bagi jurnalis, perusahaan media dapat mempedomani standar upah bisa dan sudah dikeluarkan aji selama seluruh kota.
jurnalis selama sumaetra barat melalui masa kerja 1 hingga 3 tahun, aji padang memutuskan upah bagus sebesar rp2.912.066, katanya.
ia menungkapkan, penetapan upah layak itu dilaksanakan melalui menginvetarisasi pemakaian jurnalis sehari-hari meliputi komponen pemakaian makan, sandang dan perumahan juga kebutuhan yang lain, seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi, sosial kemasyarakatan, bacaan, alat kerja juga tabungan juga menggarap survey harga ke pasar.
penetapan upah pantas versu aji bisa merupakan acuan yang relevan dalam standar pengupahan jurnalis berkompeten. penyampaian standar upah pantas jurnalis ini juga perlu diselenggarakan supaya perusahaan media, jurnalis serta pekerja media bisa menjadikannya perhatian di merumuskan dan menegosiasikan mutu upah terhadap jurnalis dan atau karyawan perusahaan media.
kondisi terkini menjadi indikasi, kesejahteraan mayoritas jurnalis selama indonesia termasuk di sumatra barat, baru memprihatinkan. masih banyak buruh intelektual tersebut dan digaji melalui upah tak pantas, bahkan dan lebih miris, digaji di bawah upah minimum provinsi.
kondisi ini dan diperparah dengan kehadiran seluruh angka pemecatan sepihak jurnalis oleh perusahaan media, sikap anti serikat pekerja, dan adanya pengabaian hak-hak jurnalis dan bekerja sebagai koresponden, kontributor serta stringer oleh perusahaan media.