Qanun Aceh kembali dibahas pekan depan

pemerintah pusat juga pemprov aceh hendak kembali bertemu, pekan depan, guna membahas kelanjutan penggunaan lambang juga simbol pada bendera daerah yang diatur pada qanun (perda), kata menteri pada negeri gamawan fauzi, kamis.

tanggal 30 (april) ingin bertemu lagi di jakarta. kami mau berdialog dulu. saat ini gubernur zaini abdullah sedang sosialisasi, kata gamawan usai membuka peringatan hari otda 2013 selama jakarta.

dia menambahkan kesepakatan sementara kedua belah pihak saat ini adalah saling menenangkan diri hingga kedua tim bertemu.

sebelumnya, pemerintah pusat juga pemprov aceh tiap-tiap membentuk tim supaya membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian polemik penggunaan lambang bulan dan bintang di bendera aceh.

Informasi Lainnya:

tim kemdagri sudah siap, namun gubernur aceh meminta masa untuk menyosialisasikan hasil verifikasi qanun pascapertemuannya dengan presiden susilo bambang yudhoyono.

kami telah siap, tetapi gubernur aceh zaini abdullah meminta waktu 15 hari supaya sosialisasi juga koordinasi dengan semua bagian pada aceh, ujarnya.

usai masa sosialisasi oleh tim aceh, kedua tim mau duduk bersama supaya membahas Salah satu per Salah satu poin verifikasi qanun nomor 3 tahun 2013 mengenai bendera juga lambang aceh tersebut.

tim yang dibentuk daripada kemdagri terdiri atas sederat pns setingkat direktur jenderal (dirjen) serta pejabat eselon dua.

pembahasan antartim itu diselenggarakan sebab kemdagri telah menanggapi evaluasi qanun aceh di 14 hari, oleh karenanya pembahasan antara kedua belah pihak mampu terjalin lebih konkret.

selama menanti pertemuan juga pembicaraan lanjutan, kedua belah bagian telah sepakat untuk memelihara kondisi melalui menenangkan diri, juga pemprov aceh setuju agar tak menerapkan qanun.

polemik terkait bendera aceh ditampilkan setelah dewan perwakilan rakyat aceh (dpra) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit dan bintang sebagai bendera daerah di 25 maret.

peraturan itu tertuang di qanun (perda) nomor 3 tahun 2013 perihal bendera serta lambang aceh.

sejumlah lambang selama bendera tersebut disinyalir menyerupai simbol-simbol yang pernah dimanfaatkan oleh grup separatisme gam, yang selama 15 agustus 2005 telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan damai perjanjian helsinki melalui pemerintah indonesia.

mendagri malahan telah mendatangi gubernur zaini abdullah juga perwakilan dpra dalam aceh guna membicarakan mengenai penggunaan lambang juga simbol bendera daerah itu.

sementara tersebut, pemerintah pusat terus mengerjakan komunikasi intensif dengan pemprov aceh untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

pada dasarnya, pemerintah tidak melarang penggunaan bendera daerah dibuat jenis karakter tradisi lokal, hanya penggunaan lambang dan simbol selama bendera tersebut tidak boleh mengindikasikan gerakan separatisme dari nkri.